KabarKabari,- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam pengelolaan utang negara. Dalam sejarahnya, Indonesia disebut tidak pernah sekalipun mengalami gagal bayar (default) atas kewajiban utang kepada kreditur.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) 2026 yang digelar di Davos, Swiss, dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (22/1/2026).
“Indonesia dalam sejarah kita tidak pernah sekali pun gagal membayar utang kita. Tidak sekali pun,” tegas Prabowo di hadapan para pemimpin dunia, pelaku ekonomi global, dan investor internasional.
Utang Selalu Dibayar Lintas Rezim
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa konsistensi pembayaran utang bukan hanya terjadi pada satu masa pemerintahan, melainkan menjadi prinsip yang dijaga lintas rezim. Ia menyebut seluruh presiden Indonesia, dari masa ke masa, tetap menghormati kewajiban fiskal yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.
“Presiden demi presiden akan selalu menghormati utang pemerintahan sebelumnya,” ujar Prabowo.
Menurutnya, tidak ada pemimpin Indonesia yang merasa gengsi atau menolak tanggung jawab untuk melunasi utang negara, meskipun kewajiban tersebut berasal dari kebijakan rezim terdahulu. Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia di mata internasional.
Pesan kepada Investor Global
Pernyataan Prabowo di forum internasional ini dinilai memiliki pesan strategis, terutama bagi investor global dan lembaga keuangan dunia. Dengan menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah gagal bayar, pemerintah ingin menunjukkan bahwa stabilitas fiskal dan komitmen terhadap kewajiban finansial tetap menjadi prioritas utama.
Forum Ekonomi Dunia di Davos sendiri dikenal sebagai panggung penting untuk membangun kepercayaan investor dan memperkuat posisi negara dalam peta ekonomi global.
Data Utang Pemerintah hingga Akhir 2025
Sebagai gambaran kondisi fiskal terkini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp736,3 triliun hingga 31 Desember 2025.
Jumlah tersebut setara dengan 94,9 persen dari target utang dalam APBN 2025, yang ditetapkan sebesar Rp775,9 triliun. Penarikan utang ini dilakukan untuk mendukung pembiayaan negara sesuai dengan perencanaan anggaran.
Penjelasan Kemenkeu soal Pembiayaan Anggaran
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa hingga akhir Desember 2025, total pembiayaan anggaran pemerintah telah mencapai Rp744 triliun, atau 120,7 persen dari target APBN.
Pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan utang dan non-utang, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran, membiayai investasi pemerintah, serta menjaga pengelolaan kas negara agar tetap efisien.
“Total pembiayaan anggaran itu sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp744 triliun, dibagi pembiayaan utang Rp736 triliun atau setara 94,9 persen dari APBN,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Utang dan Stabilitas Fiskal
Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara terukur dan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi salah satu indikator utama yang terus dijaga agar tidak membebani perekonomian nasional.
Dalam konteks ini, pernyataan Prabowo di Davos bukan hanya sekadar klaim politik, tetapi juga bagian dari diplomasi ekonomi untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan manajemen fiskal yang disiplin.
Komitmen Berkelanjutan
Dengan menyoroti rekam jejak Indonesia yang tidak pernah gagal bayar, Prabowo ingin menegaskan bahwa komitmen terhadap tanggung jawab keuangan akan terus dilanjutkan di masa pemerintahannya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah akan tetap menjaga kepercayaan pasar dan mitra internasional, meskipun tantangan global, tekanan ekonomi, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat.
Di tengah dinamika ekonomi dunia, Indonesia berupaya menempatkan diri sebagai negara yang kredibel, stabil, dan konsisten dalam memenuhi kewajiban finansialnya.
