KabarKabari,- Indonesia mencatatkan tonggak penting dalam diplomasi internasional dengan resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk tahun 2026. Penetapan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, menjadikan momen tersebut semakin bermakna bagi peran Indonesia di kancah global.
Keputusan tersebut diambil dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026, yang sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB di tahun ini. Pertemuan berlangsung di Jenewa, Swiss, sebagai pusat aktivitas Dewan HAM PBB.
Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan Asia-Pasifik. Negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) secara resmi menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, mencerminkan kepercayaan kawasan terhadap kapasitas diplomasi Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia.
Pencapaian Diplomatik yang Signifikan
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dinilai sebagai pengakuan atas konsistensi Indonesia dalam mempromosikan dialog, kerja sama, dan pendekatan konstruktif dalam isu HAM. Posisi ini bukan hanya simbol prestise, tetapi juga mengandung tanggung jawab besar dalam mengarahkan jalannya Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026.
Sebagai Presiden, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB, termasuk sidang reguler, sidang khusus, serta berbagai konsultasi dan diskusi tematik yang menjadi bagian dari programme of work tahunan Dewan.
Tugas Presiden Dewan HAM PBB
Mengacu pada laman resmi Dewan HAM PBB, Presiden Dewan memiliki sejumlah tugas utama yang bersifat strategis dan operasional. Salah satu tugas utama Presiden adalah memimpin rapat Dewan HAM PBB. Dalam kapasitas ini, Presiden bertanggung jawab memastikan jalannya sidang berlangsung tertib, efektif, dan sesuai dengan aturan prosedural yang berlaku.
Selain itu, Presiden Dewan juga bertugas menerima dan menanggapi surat-menyurat dari Misi Tetap negara-negara anggota serta pemangku kepentingan lainnya. Fungsi ini menjadi krusial dalam menjaga komunikasi dan koordinasi antarnegara anggota, badan PBB, serta mekanisme HAM lainnya.
Tugas penting lainnya adalah membangun kesadaran dan kepercayaan terhadap Dewan HAM PBB melalui kegiatan jangkauan dan diplomasi. Presiden diharapkan mampu memperkuat legitimasi Dewan sebagai forum utama global dalam membahas dan menangani isu-isu hak asasi manusia.
Wewenang Strategis Presiden Dewan
Selain tugas administratif dan kepemimpinan sidang, Presiden Dewan HAM PBB juga memiliki kewenangan strategis. Salah satunya adalah mengusulkan kandidat untuk mandat Prosedur Khusus. Prosedur Khusus ini merujuk pada para pakar independen HAM, seperti pelapor khusus dan kelompok kerja, yang ditunjuk oleh Dewan untuk memantau, menyelidiki, dan melaporkan situasi HAM di berbagai negara atau isu tematik tertentu.
Presiden Dewan juga berwenang menunjuk para ahli untuk bertugas dalam badan investigasi yang dibentuk guna menyelidiki dugaan pelanggaran HAM. Penunjukan ini dilakukan melalui mekanisme konsultasi ad hoc yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan tujuan mencari kandidat yang berkualitas, independen, dan tidak memihak.
Kewenangan ini menjadikan posisi Presiden Dewan HAM PBB sangat strategis dalam menentukan arah dan kualitas kerja mekanisme HAM internasional.
Prinsip Netralitas dan Keseimbangan
Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Presiden Dewan HAM PBB memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kegiatan Dewan dipimpin secara terhormat, konstruktif, dan netral. Prinsip objektivitas dan keseimbangan menjadi landasan utama, mengingat Dewan HAM PBB kerap membahas isu-isu sensitif yang melibatkan berbagai kepentingan politik dan geopolitik.
Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin Dewan HAM PBB secara inklusif dan berimbang. Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan berupaya memastikan bahwa seluruh negara anggota memiliki ruang yang setara untuk menyampaikan pandangan, sekaligus mendorong dialog yang berbasis pada kerja sama dan solusi.
Tantangan dan Harapan Global
Memimpin Dewan HAM PBB di tengah dinamika global yang kompleks tentu bukan tugas ringan. Konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, pelanggaran HAM lintas negara, hingga tantangan hak digital dan perubahan iklim menjadi isu-isu yang akan dihadapi Dewan sepanjang tahun 2026.
Namun, terpilihnya Indonesia diharapkan dapat membawa pendekatan khas diplomasi Indonesia yang menekankan dialog, non-konfrontasi, dan kerja sama multilateral. Indonesia juga diharapkan mampu menjembatani perbedaan pandangan antara negara maju dan berkembang dalam isu HAM.
Penutup
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 menandai peran penting Indonesia dalam tata kelola HAM global. Dengan tugas dan kewenangan yang luas, Indonesia tidak hanya memimpin secara administratif, tetapi juga berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan dan mekanisme HAM internasional.
Di usia ke-20 Dewan HAM PBB, kepemimpinan Indonesia diharapkan mampu memperkuat peran Dewan sebagai forum global yang kredibel, adil, dan efektif dalam melindungi serta memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia.
