Viral “Eks GAM Minta Jatah Bantuan” Gubernur Mualem Akan Tindak!

KabarKabari,- Pada pekan pertama Desember 2025, sebuah video viral beredar di media sosial — menampilkan sekelompok pria berseragam loreng lengkap dengan baret, tampak menaiki kapal yang membawa logistik bantuan untuk korban banjir di Aceh. Mereka meminta agar sebagian bantuan dialihkan kepada mereka.

Dalam video tersebut, dua pria mengenakan seragam loreng dengan lambang bendera bulan-bintang dan logo “Gerakan Aceh Merdeka (GAM)” di lengan. Mereka bahkan mengaku mendapatkan instruksi dari staf khusus Muzakir Manaf — yang akrab disapa “Mualem”.

Rekaman itu memicu kecaman dan kekhawatiran: warganet menganggap aksi tersebut sebagai bentuk pemerasan bantuan kemanusiaan, sekaligus manipulasi citra identitas GAM untuk mendapatkan keuntungan.

Tanggapan Pemerintah dan Aparat Keamanan

Menanggapi viralnya video tersebut, Gubernur Mualem menyatakan belum menerima laporan resmi — dan menegaskan bila terbukti ada pelanggaran, “akan kita tindak.”

Sikap serupa datang dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut Kapuspen TNI, Freddy Ardianzah, verifikasi menunjukkan bahwa pelaku dalam video bukan anggota GAM, melainkan dua orang dari KPA Meja Ijo Idi Cut — sebuah kelompok lokal di Aceh Timur. Mereka tidak memiliki surat tugas resmi, sehingga penolakan penyaluran bantuan kepada mereka adalah keputusan yang sah.

Seperti dikutip:

“Kejadiannya berlangsung pada 4 Desember 2025, ketika dua individu tersebut mencegat Kapal Feri Express Bahari yang membawa logistik bantuan banjir…”

TNI menilai tindakan meminta “jatah bantuan” itu sebagai tindakan personal dan arogan — berpotensi menghambat distribusi bantuan kepada korban bencana.

Kontroversi: Klaim Versus Fakta

Kasus ini memunculkan kebingungan dan kemarahan publik, karena klaim di video — bahwa pelaku adalah “eks GAM” atau “staf gubernur” — ternyata dibantah oleh pihak berwenang. Sejumlah hal penting terungkap:

• Peristiwa benar terjadi — kapal bantuan ditahan, dan ada permintaan jatah.
• Pelaku bukan anggota GAM seperti diklaim, melainkan anggota KPA Meja Ijo — yang merupakan kelompok lokal di Aceh Timur.
• Tidak ada surat resmi atau bukti tugas yang ditunjukkan — sehingga penolakan TNI dan penyaluran bantuan langsung ke masyarakat terdampak dianggap sesuai prosedur.

Dengan demikian, narasi dalam video dan klaim di media sosial terbukti keliru atau menyesatkan — meskipun aksi nyata meminta bantuan memang terjadi.

Dampak dan Implikasi bagi Penyaluran Bantuan & Persepsi Publik

Kejadian ini memiliki beberapa dampak penting:

1. Mengganggu kepercayaan publik terhadap distribusi bantuan
   Penahanan kapal bantuan dan klaim “jatah bantuan” oleh oknum berseragam dapat memunculkan persepsi bahwa distribusi bantuan tidak adil, rawan manipulasi, atau diselewengkan.
2. Potensi politisasi identitas GAM / konflik historis Aceh
   Penggunaan lambang dan atribut GAM serta klaim bahwa mereka “staf gubernur” terkesan ingin memanfaatkan identitas GAM — padahal GAM sudah lama masa konflik, dan sebagian besar eks-GAM berintegrasi ke kehidupan sipil — untuk kepentingan tersendiri. Hal ini dapat menimbulkan gegar sosial dan merusak rekonsiliasi di Aceh.
3. Beban bagi aparat & pemerintah dalam menjaga transparansi distribusi bantuan
   Aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga penyaluran harus memastikan prosedur ketat, verifikasi, dan transparansi — agar tidak ada ruang bagi individu atau kelompok yang mencoba mengambil keuntungan di tengah situasi darurat.
4. Bahaya informasi keliru dan penyebaran klaim tanpa verifikasi
   Viral video tanpa konteks dan fakta yang jelas dapat memunculkan opini publik negatif, miskomunikasi, dan memperkeruh suasana — terutama di tengah bencana dan ketidakpastian.

Pentingnya Hati-hati dan Prosedur Tegas

Kasus viral “eks GAM minta jatah bantuan” menjadi pengingat bahwa di situasi bencana dan penyaluran bantuan — ketika kebutuhan mendesak dan muncul solidaritas — ada potensi bagi oknum yang ingin mengambil kesempatan. Aparat dan pemerintah harus bertindak tegas, transparan, dan profesional; masyarakat pun perlu kritis terhadap klaim dan video yang beredar.

Kejadian ini seharusnya menjadi momentum perbaikan mekanisme distribusi bantuan, verifikasi identitas penerima/pengambil, serta edukasi publik agar tidak mudah terprovokasi informasi keliru.