KabarKabari,- Pada 27 November 2025, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, secara resmi meminta “waktu satu tahun” kepada Prabowo Subianto untuk membenahi internal DJBC. Permintaan ini disampaikan usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Purbaya menyatakan bahwa citra Bea Cukai saat ini sangat merosot — baik di mata media, masyarakat, maupun pimpinan tertinggi negara — sehingga perlu pembenahan serius untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Ia menegaskan bahwa jika dalam waktu satu tahun tidak ada perbaikan yang memadai, maka opsi pembekuan DJBC terbuka. Alternatif yang disebutkan adalah mengembalikan fungsi kepabeanan ke swasta, seperti pada masa lalu ketika tugas ini sempat dipegang oleh perusahaan asing.
Ancaman Pembekuan & Dampaknya terhadap Pegawai
Purbaya mengungkapkan bahwa kegagalan perbaikan bisa berujung pada pembekuan DJBC. Bila itu terjadi, otomatis seluruh operasional institusi akan dihentikan, dan tugas kepabeanan bisa dialihkan ke pihak lain — sebuah skenario yang sudah pernah terjadi di masa Orde Baru.
Tak hanya itu, ada ancaman langsung terhadap nasib pegawai: sekitar 16.000 pegawai DJBC berisiko dirumahkan atau terkena PHK jika perbaikan gagal. Pernyataan ini diperkuat oleh Purbaya saat memberi ultimatum dalam rapat internal.
Dengan demikian, tuntutan perbaikan bukan hanya soal reputasi institusi — tetapi juga menyangkut masa depan ribuan pekerja dan stabilitas sistem kepabeanan nasional.
Strategi Reformasi: Teknologi & Deteksi Pelanggaran
Sebagai bagian dari langkah pembenahan, Purbaya mengumumkan bahwa DJBC akan mulai menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI) di sejumlah stasiun bea cukai. Tujuannya: memperkuat kontrol, mempercepat proses kepabeanan, dan mendeteksi praktik penyalahgunaan seperti under-invoicing (pengajuan nilai barang impor lebih rendah dari harga sebenarnya).
Menurut Purbaya, dengan deteksi otomatis tersebut, ke depan DJBC bisa bekerja lebih efisien dan profesional, sehingga kasus pelanggaran dan penyelundupan dapat diminimalkan.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki persepsi publik — bahwa DJBC bukan sekadar institusi birokrasi lama, tetapi sudah modern dan mengadopsi teknologi terkini.
Kenapa Reformasi Ini Dianggap Mendesak
Beberapa alasan munculnya tekanan terhadap DJBC belakangan ini:
- Rentetan kasus yang menyeret oknum pegawai bea cukai telah mencoreng citra institusi.
- Kepercayaan publik dan media terhadap Bea Cukai terus menurun, sehingga mempengaruhi legitimasi serta fungsi institusi dalam mengamankan penerimaan negara dan regulasi impor/ekspor.
- Dalam situasi global dan domestik yang menuntut efisiensi serta transparansi — terlebih dengan tantangan ekonomi dan perdagangan — keberadaan lembaga bermasalah dapat menimbulkan kerugian besar baik dari segi fiskal maupun sosial.
Karena itu, Purbaya menilai bahwa tanpa langkah drastis dan cepat, keberlangsungan DJBC bisa jadi dipertanyakan.
Tantangan & Harapan ke Depan
Meski rencana reformasi sudah diumumkan, tantangan ke depan tidaklah ringan. Beberapa di antaranya:
- Implementasi teknologi AI bukan sekadar perkara membeli sistem — tetapi juga menyangkut pelatihan SDM, integritas, dan adaptasi budaya kerja.
- Mengembalikan kepercayaan publik butuh waktu dan konsistensi, tidak cukup dengan janji saja.
- Pegawai internal mungkin menghadapi resistensi terhadap perubahan, terutama jika reformasi menyentuh struktur dan kebiasaan lama.
- Jika perbaikan gagal, dampaknya bisa sangat luas — baik terhadap pekerja, industri logistik, maupun kepercayaan investor terhadap sistem regulasi.
Namun, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, reformasi ini bisa menjadi titik balik penting: dari institusi yang sering dikritik menjadi lembaga modern, transparan, dan kredibel — sekaligus pemungut bea & cukai yang efektif bagi negara.
Kesimpulan: DJBC di Persimpangan — Waktu Berjalan, Harapan Besar
Permintaan satu tahun yang diajukan Purbaya adalah momen krusial bagi DJBC. Pilihan di hadapan institusi ini jelas: lakukan perbaikan — atau hadapi kemungkinan dibekukan.
Bagi publik, ini bukan sekadar urusan birokrasi — melainkan soal sistem dan keadilan ekonomi. Reformasi DJBC adalah harapan agar bea & cukai bekerja adil, profesional, dan dapat diandalkan. Bagi pegawai DJBC, ini ujian legitimasi dan tanggung jawab besar.
Jika langkah perbaikan dilakukan secara serius dan transparan, DJBC memiliki peluang untuk membalikkan reputasi lama, membangun kembali kepercayaan, dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Namun jika gagal… konsekuensinya bukan cuma pada institusi, melainkan pada masa depan ribuan orang dan kredibilitas regulasi Indonesia.
