KabarKabariku,- Kasus viral yang melibatkan akad nikah dua anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) di Dusun Mawun, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menuai perhatian publik. Kejadian tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah video prosesi akad nikah yang menunjukkan pasangan pengantin anak-anak tersebut tersebar luas.
Namun, Kepala Desa Tumpak, Rosadi, mengaku tidak mengetahui adanya pernikahan anak di desanya tersebut. Bahkan, ia menegaskan bahwa tidak ada laporan atau informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, termasuk kepala dusun (kadus) setempat, mengenai pernikahan anak di wilayahnya.
“Tidak ada laporan yang disampaikan ke kami dan juga ke lembaga Forum Anak Desa oleh kadus. Kami benar-benar tidak tahu soal pernikahan ini,” ujar Rosadi dengan nada serius saat ditemui di kantornya, Senin (9/3/2026).
Pernyataan ini menambah kejanggalan atas kejadian tersebut, karena dalam prosesi pernikahan yang berlangsung di Dusun Mawun itu, kedua mempelai yang terlibat masih berada dalam usia di bawah 18 tahun, yang menurut hukum Indonesia merupakan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan secara sah.
Video Akad Nikah yang Viral
Video akad nikah yang memperlihatkan dua anak SMP mengenakan pakaian pengantin beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, terlihat jelas suasana akad nikah yang berlangsung di sebuah rumah di Dusun Mawun. Dua anak yang terlihat masih remaja tersebut terlihat duduk di hadapan penghulu, sementara keluarga dan tetangga sekitar menyaksikan jalannya prosesi.
Video ini langsung mengundang reaksi keras dari berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat umum maupun organisasi sosial yang peduli pada hak anak dan perlindungan anak. Beberapa netizen mengecam tindakan pernikahan anak tersebut, menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran hak anak yang dapat merusak masa depan mereka. Selain itu, pernikahan anak juga dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan bentuk ketidakpedulian terhadap kesehatan dan pendidikan anak.
Kejadian ini semakin menarik perhatian publik, mengingat pernikahan anak di Indonesia merupakan masalah sosial yang terus menjadi sorotan. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait pernikahan anak, yang dapat mengancam masa depan pendidikan dan kesehatan anak perempuan.
Respon Kepala Desa: Tidak Ada Laporan atau Pengawasan
Kepala Desa Tumpak, Rosadi, menyatakan bahwa dia baru mengetahui peristiwa akad nikah tersebut setelah video itu viral. Menurutnya, tidak ada laporan resmi dari pihak keluarga maupun lembaga terkait yang melibatkan pernikahan anak di desanya.
“Kami tidak pernah menerima laporan resmi, dan kalau ada pernikahan seperti itu, seharusnya kami sebagai pemerintah desa mendapatkan informasi terlebih dahulu. Apalagi Forum Anak Desa di Desa Tumpak juga tidak pernah diberitahu tentang hal ini,” tegas Rosadi.
Ia juga menambahkan bahwa dalam proses pengawasan terhadap kegiatan di desa, pemerintah desa dan lembaga masyarakat setempat seharusnya lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan usia pernikahan dan risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan anak.
Meskipun demikian, Rosadi juga mengungkapkan bahwa pihak desa akan segera menindaklanjuti masalah ini dan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan langkah-langkah yang tepat diambil. Ia berharap bahwa kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat di Desa Tumpak dan sekitarnya mengenai pentingnya perlindungan anak serta kesadaran akan dampak negatif pernikahan anak.
Peraturan Hukum tentang Pernikahan Anak
Pernikahan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan ini, batas minimal usia untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, sebelum perubahan tersebut, usia minimal pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun, yang sering kali menjadi alasan terjadinya pernikahan anak di berbagai daerah.
Pernikahan anak menjadi masalah besar di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih sangat kental dengan tradisi dan budaya yang menganggap pernikahan anak sebagai hal yang biasa. Bahkan, beberapa daerah di Indonesia memiliki tingkat pernikahan anak yang tinggi, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan pemahaman yang rendah tentang hak-hak anak.
Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekitar 11 persen perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, meskipun upaya pemerintah untuk menurunkan angka pernikahan anak telah dilakukan dengan berbagai kebijakan.
Pernikahan anak memiliki dampak yang sangat besar, terutama terhadap pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut. Anak-anak perempuan yang menikah pada usia dini seringkali harus menghadapi risiko komplikasi kehamilan, kesulitan dalam melanjutkan pendidikan, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Tanggapan Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Anak
Setelah video pernikahan anak di Dusun Mawun viral, berbagai pihak segera memberikan reaksi. Aktivis perlindungan anak, terutama dari lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyatakan keprihatinannya atas kejadian ini dan menyerukan agar pemerintah desa dan pihak terkait segera melakukan investigasi.
“Perlindungan anak adalah hak yang harus dijaga oleh setiap elemen masyarakat. Kami meminta pemerintah desa untuk segera melakukan penyelidikan terkait pernikahan anak ini dan memastikan bahwa tindakan tegas diambil agar peristiwa serupa tidak terulang,” kata seorang perwakilan KPAI.
Selain itu, beberapa netizen juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap masa depan pasangan pengantin anak tersebut, yang diprediksi akan menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan mereka setelah menikah pada usia yang sangat muda.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah desa, di bawah kepemimpinan Kepala Desa Rosadi, berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan serius. Setelah menerima informasi mengenai pernikahan anak ini, mereka akan segera berkoordinasi dengan pihak berwenang, termasuk pihak kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga terkait lainnya.
Desa Tumpak juga berencana untuk meningkatkan sosialisasi mengenai usia pernikahan yang sah dan dampak negatif dari pernikahan anak, serta memperkuat pengawasan terhadap kegiatan sosial yang berlangsung di masyarakat.
Kesimpulan
Kejadian pernikahan anak yang terjadi di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, telah memicu kecaman dan keprihatinan dari berbagai pihak. Kepala Desa Tumpak, Rosadi, mengaku tidak mengetahui pernikahan tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada laporan terkait hal itu yang masuk ke pemerintah desa.
Pernikahan anak merupakan masalah sosial yang serius dan harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya kejadian ini, diharapkan ada kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya melindungi hak-hak anak dan memperkuat regulasi terkait usia pernikahan yang sah di Indonesia.
