KabarKabariku,- Rencana pengadaan dua meja biliar senilai Rp 486,9 juta di lingkungan rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) memicu reaksi keras dari masyarakat dan berbagai pihak. Program yang sedang diajukan oleh Sekretariat DPRD Sumsel ini telah mencuatkan kontroversi karena nilai anggaran yang dinilai sangat tinggi untuk barang yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan publik.
Dana Anggaran yang Signifikan
Berdasarkan data terbaru yang tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang diunggah pada 7 Maret 2026, anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan dua meja biliar. Anggaran ini rencananya akan dibagi untuk dua pimpinan DPRD Sumsel, yaitu Ketua DPRD Andie Dinialdie dan Wakil Ketua III DPRD Ilyas Panji Alam.
Dari rincian yang ada, pengadaan meja biliar untuk Ketua DPRD Andie Dinialdie diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar Rp 151 juta, sementara Wakil Ketua III DPRD, Ilyas Panji Alam, akan menerima alokasi dana sebesar Rp 335,9 juta untuk meja biliare yang lebih mahal.
Kontroversi yang Menyulut Protes
Rencana pengadaan ini langsung mendapat perhatian luas dari berbagai pihak, baik itu masyarakat biasa, aktivis, maupun politisi di Sumatera Selatan. Banyak yang mempertanyakan mengapa dana sebesar itu dialokasikan untuk pengadaan meja biliar, sementara ada banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi, pengadaan barang yang sifatnya kurang relevan dengan tugas dan fungsi DPRD seringkali menjadi sorotan karena berpotensi menambah beban pemborosan anggaran negara.
Sejumlah pihak juga mengungkapkan bahwa nilai pengadaan dua meja biliar tersebut sangat tidak wajar jika dibandingkan dengan pengadaan barang lainnya yang lebih diperlukan untuk pelayanan publik atau pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak.
Pernyataan Ketua DPRD Sumsel
Menanggapi sorotan publik, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie angkat bicara. Dalam pernyataannya, Andie mengklarifikasi bahwa pengadaan meja biliar tersebut dimaksudkan untuk memberikan fasilitas rekreasi dan hiburan yang layak bagi pimpinan DPRD di rumah dinas mereka. Menurutnya, meja biliar tersebut adalah bagian dari fasilitas yang dimaksudkan untuk mendukung kenyamanan anggota DPRD, khususnya di tengah padatnya aktivitas kerja mereka.
“Ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk fasilitas yang ada di rumah dinas. Kami juga punya kebutuhan akan fasilitas rekreasi, apalagi setelah bekerja keras setiap hari untuk kepentingan rakyat,” ujar Andie dalam sebuah wawancara.
Anggaran yang Dikeluarkan: Layak atau Tidak?
Pengadaan dua meja biliar ini terdiri dari dua jenis anggaran. Untuk Ketua DPRD Sumsel, pengadaan meja biliar direncanakan mencapai Rp 151 juta, sedangkan Wakil Ketua III DPRD akan mendapat meja biliar senilai Rp 335,9 juta. Anggaran yang diajukan ini menimbulkan keprihatinan lantaran besarnya jumlah yang dikeluarkan, yang jika dihitung secara matematis, satu meja biliar dapat bernilai lebih dari Rp 150 juta.
Pihak yang menentang anggaran ini berpendapat bahwa, dengan nominal tersebut, dana tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Beberapa di antaranya menyoroti tingginya anggaran pengadaan meja biliar yang seharusnya tidak menjadi prioritas di tengah berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Sumsel.
Faktor Sosial dan Ekonomi yang Menjadi Sorotan
Sejumlah pengamat politik di Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa kebijakan pengadaan barang yang berlebihan seperti ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, khususnya DPRD. Ditambah lagi dengan kondisi sosial dan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi, banyak warga Sumsel yang merasa bahwa pengeluaran negara yang tidak mendesak dapat memicu ketidakpuasan.
“Pihak legislatif harus peka terhadap situasi ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat. Alih-alih menggunakan dana untuk fasilitas rekreasi pribadi, lebih baik dana tersebut digunakan untuk kepentingan publik, seperti penguatan sektor kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur dasar yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ungkap salah seorang pengamat politik Sumsel.
Langkah DPRD Sumsel dalam Merespons Kritikan
Menyikapi perdebatan publik yang berkembang, DPRD Sumsel berencana untuk melakukan evaluasi terkait usulan pengadaan ini. Namun, sejumlah anggota dewan menyatakan bahwa anggaran tersebut masih dalam proses pengajuan dan akan melalui mekanisme evaluasi dan persetujuan oleh pihak berwenang.
“Ini masih rencana, kami akan mendengarkan berbagai masukan dan melakukan evaluasi sebelum anggaran ini disetujui. Tentu kami juga ingin memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar salah satu anggota DPRD Sumsel.
Perbandingan dengan Pengadaan Barang Lain
Jika dilihat dari perspektif perbandingan dengan pengadaan barang lainnya, nilai anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan dua meja biliar ini bisa dikatakan cukup besar. Dalam pengadaan barang pemerintah lainnya, seperti untuk keperluan kantor, anggaran yang dikeluarkan tidak selalu sebesar itu, bahkan untuk barang-barang yang lebih penting dan berfungsi langsung dalam pelayanan publik.
Hal ini membuat publik bertanya-tanya apakah anggaran yang besar ini benar-benar diperlukan, mengingat masih banyak sektor lain yang lebih membutuhkan perhatian. Dalam beberapa kasus, pengadaan barang yang bersifat kemewahan atau fungsionalitasnya terbatas seringkali memicu ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintahan.
Apa yang Bisa Dipelajari dari Kasus Ini?
Kisruh mengenai pengadaan meja biliar ini menjadi pelajaran bagi banyak pihak tentang bagaimana penggunaan anggaran publik harus dilakukan secara transparan dan efisien. Keputusan yang diambil oleh pihak pemerintah dan legislatif seharusnya mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak dan tidak hanya berfokus pada fasilitas pribadi atau hiburan semata.
DPRD Sumsel diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai alasan pengalokasian dana untuk pengadaan barang seperti ini, serta membuktikan bahwa mereka benar-benar berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dalam penggunaan anggaran negara.
Kesimpulan
Pengadaan meja biliar senilai Rp 486,9 juta di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel menjadi topik hangat yang memicu perdebatan di masyarakat. Meski tujuan pengadaan tersebut adalah untuk fasilitas rekreasi pimpinan DPRD, sorotan tajam dari publik mengenai besarnya anggaran yang dialokasikan menjadi tantangan besar bagi DPRD Sumsel untuk menjaga kepercayaan publik. Ke depan, pengelolaan anggaran harus lebih bijaksana agar tidak menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.
