KabarKabari,- Isu perombakan kabinet (reshuffle) kembali menghangat di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, sorotan tertuju pada posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang disebut menjadi salah satu menteri berpotensi diganti. Rumor tersebut mencuat setelah muncul kabar bahwa Purbaya menunjukkan sikap tegas terkait mekanisme pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Sejumlah sumber politik dan ekonomi menyebut bahwa Purbaya bersikeras agar utang proyek kereta cepat tidak menjadi beban keuangan negara dan tidak menggunakan APBN untuk menutup kewajiban finansial proyek tersebut. Sikapnya ini dinilai tidak sejalan dengan beberapa pihak dalam lingkaran pemerintahan dan bahkan berpotensi memicu ketegangan internal.
“Pak Purbaya berpandangan bahwa pembayaran utang proyek Whoosh tidak boleh langsung menggunakan dana publik. Ia ingin semua dilakukan transparan dan sesuai skema komersial,” ujar seorang sumber ekonom yang mengetahui pembahasan tersebut, pada Rabu (29/10).
Purbaya Menolak Pembiayaan APBN untuk Proyek Komersial
Dalam beberapa pertemuan internal, Purbaya dikabarkan menekankan bahwa kereta cepat Whoosh adalah proyek berbasis investasi bisnis melalui konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan proyek APBN murni. Artinya, pemegang proyek harus menanggung risiko finansial sendiri sesuai skema:
- business to business (B2B),
- investasi korporasi, bukan negara,
- tidak menimbulkan moral hazard keuangan negara.
Purbaya dianggap kukuh pada prinsip bahwa APBN harus difokuskan untuk kebutuhan prioritas seperti subsidi pangan, bantuan sosial, dan stabilitas fiskal — bukan menutup risiko proyek komersial yang dijalankan badan usaha.
Evaluasi Menteri Ekonomi Memperkuat Isu Reshuffle
Isu reshuffle semakin mencuat setelah beredar kabar bahwa Presiden Prabowo tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah menteri bidang ekonomi. Evaluasi ini menjadi perhatian karena dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pembahasan lanjutan skema penyelesaian utang kereta cepat.
Sejumlah analis kebijakan menilai, dinamika kebijakan terkait proyek strategis nasional (PSN) seperti KCJB bisa menjadi faktor politik yang berpengaruh terhadap posisi menteri, termasuk Menkeu.
Pengamat ekonomi dari CORE Indonesia, dalam wawancara beberapa waktu lalu, menyebut bahwa proyek kereta cepat memang memiliki potensi jangka panjang, namun risiko finansialnya tidak bisa disandarkan kepada negara tanpa transparansi.
“Jika proyek bisnis dibayar dengan APBN, itu preseden berbahaya. Pasar akan melihatnya sebagai sinyal lemahnya tata kelola,” ujarnya.
Situasi Keuangan Proyek Whoosh Memang Sedang Disorot
Sejak uji coba pada akhir 2023, proyek Whoosh mengalami dinamika finansial:
| Indikator | Data terbaru (2025) |
|---|---|
| Total biaya proyek | ± Rp114 triliun (mengalami pembengkakan dari estimasi awal) |
| Skema pembiayaan | B2B dengan konsorsium BUMN KCIC dan pinjaman luar negeri |
| Masalah utama | Pembayaran utang dan bunga ke kreditur |
Sumber Kementerian BUMN menyebut bahwa pembayaran cicilan mulai jatuh tempo pada 2026. Inilah yang menjadi perdebatan internal — apakah negara perlu turun tangan atau tetap menyerahkan skema sesuai business plan awal.
Kementerian Keuangan Membantah Adanya Friksi
Meski rumor terus berkembang, pihak Kementerian Keuangan mengklarifikasi bahwa Purbaya tetap bekerja dan tidak terganggu isu reshuffle.
“Beliau fokus menjaga stabilitas fiskal. Soal reshuffle, itu sepenuhnya kewenangan Presiden,” ujar seorang pejabat Kemenkeu.
Sementara pihak Istana hingga kini belum memberikan komentar resmi. Presiden Prabowo selama ini dikenal sebagai pemimpin yang tidak segan melakukan reshuffle jika ada perbedaan visi kebijakan di kabinetnya.
Apakah Reshuffle Akan Dilakukan?
Pengamat politik menilai, keputusan reshuffle tidak hanya soal teknis, tetapi juga sinyal arah kebijakan ekonomi pemerintahan ke depan — apakah negara akan:
- Tetap disiplin fiskal dan menghindari risiko APBN pada proyek komersial, atau
- Lebih agresif membiayai infrastruktur strategis tanpa menunggu return of investment.
Jika reshuffle dilakukan, itu akan menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menegaskan prioritasnya — antara pertumbuhan ekonomi cepat atau ketahanan fiskal jangka panjang.
Isu pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan adanya dinamika dalam pengambilan keputusan ekonomi nasional, terutama terkait pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh. Meski belum ada pernyataan resmi, rumor reshuffle memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal dan komitmen pada penggunaan APBN masih menjadi perdebatan besar dalam pemerintahan.
Publik kini menunggu langkah Presiden Prabowo — apakah akan mempertahankan disiplin fiskal atau mengedepankan percepatan infrastruktur nasional.
